uu no 31 tahun 2004. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. uu no 31 tahun 2004

 
 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahuu no 31 tahun 2004  Peraturan yang dicabut setelah berlakunya UU ini yaitu: 1) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; 2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; 3) Undang-Undang

31 analisis dan evaluasi terkait penguatan ideologi pancasila 2019. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 35, LN. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 65. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. Tematik. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 . Baca Undang-Undang No. bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. Penjelasan Pasal 37 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 130, TLN NO. Subjek; Jenis; Tahun;. Kedua, dalam UU No 31 tahun 2004 tidak ditemukan suatu bab khusus yang mengatur soal pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana adanya pada UU No 9 Tahun 1986. perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PERMEN-KP/2017 INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL, Perikanan. UU No. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan. 1521; SITEMAP. BAB I. 45 tahun 2009 jo UU No. Judul. 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU No. UU No. 154, TLN NO. Peraturan Daerah. 20, LN. 20, LN. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait putusan pernyataan pailit yang diajukan oleh Calvin Bambang Hartono, salah satu debitur bank swasta di Indonesia, PT Bank Bukopin. Jalan Gatot Subroto 31; Jakarta Pusat, 10210; Telp (021). Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Pada tahun 2004 lahirlah UU No. Memaparkan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel. 2004 ttg Perikanan: pdf Unduh: 4 SEMA Tahun 2008 Nomor 1 Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan: pdf Unduh: 5 SEMA Tahun 2008 Nomor 02 Penegasan kembali pelaksanaan surat edaran nomor 1 tahun 2003 tentang Mutasi Hakim: pdf Unduh: 6NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. UU No. Perbedaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. 32, LN. 2004. (satu) tahun. Melakukan pengawasan pada daerah konservasi adalah amanat dalam UU perikanan No. 49. Kasus illegal fishing di perairan Indonesia oleh nelayan asing termasuk dalam ancaman pertahanan yang berbentuk pelanggaran wilayah. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU No. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. UU No. ASAS DAN TUJUAN 3. 16uu007. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Status Peraturan. n rikan. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 24 Maret 2021 Pengertian penangkapan ikan dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. -. UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan diundangkan oleh Mensesneg Bambang Kesowo di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004 dan UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. penundaan kewajiban pembayaran utang. pelaksanaan Pendidikan. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dalam UU ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan UU perikanan; wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; usaha perikanan; sistem informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan; pemberdayaan nelayan kecil dan. Selama rentang waktu tersebut, banyak agenda penting yang dilaksanakan oleh Negara berdasarkan UU tersebut Tetapi, saat ini keberadaan UU tersebut dinilai sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448. Jalan Gatot Subroto 31;. 28, LN. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, . AD Premier 9th floor, Jl. Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TB Simatupang No. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. 9 Tahun 2004 jo UU No. 2004/ No. doc 4 (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). Dengan berlakunya. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. adi. Belum Tersedia. UU No. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. 34, TLN NO. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 (UU/2004/31) (2004) tentang Perikanan. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. haringkungan elest. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita. Dalam pasal tersebut dikatakan, benda atau alat yang digunakan serta dihasilkan dari tindak pidana dapat dirampas negara. . jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; STATUS PERATURAN. UU No. 45 Tahun 2006 (X). 1521; SITEMAP. Berikut adalah isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang. NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 18 Tahun 2012 tentang Pangan PERATURAN PEMERINTAH : 1. 9 Tahun 2004 dan UU No. 39, LN. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia. 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia DETAIL PERATURAN Abstrak. Tipe Dokumen: Buku Hukum: Judul: Hukum Perikanan Indonesia: Edisi Kedua (revisi) Penulis: Ir. bahwa perairan yang. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 28 Tahun 1959; UU No. 45 Tahun 2009) telah berkomitmen untuk menjadikan korporasi sebagai sasaran norma. The generator has both, independent frequency and independent amplitude control for each channel. Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial. TENTANG . UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). UU No. 45 Tahun 2009 b. f. 39, LN. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU no. Pemerintah telah melakukan banyak upaya preventif dan represif untuk memberantas tindak pidana IUU Fishing di Indonesia, diantaranya melalui pembentukan beberapa peraturan mengenai perikanan, utamanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. UU No. 133, LL SETNEG : 56 HLM. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat. Lampiran. Putusan Nomor 24/PUU-XIX/2021 ini dibacakan di. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang Undang No. Hubungan Antar Peraturan. 4 Lihat Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr. Sembunyikan. UU No. Pasal 33 (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Berdasarkan UU No. da. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Daerah. TB Simatupang No. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, angka. kana aa eri kana er tentan ela anguna i. Pada UU No 17, 2003 ttg Keuangan Negara, kekayaan yang terpisah maupun tidak terpisah itu tetap masuk dalam pengertian keuangan negara (ranah hukum pidana)–korupsi • Undang-undang yang saling bertentangan dalam mendefinisikan keuangan negara. Judul. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang No. Peraturan. Undang-undang (UU) No. Judul. Undang-undang (UU) NO. b. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. 27-Th2007-Ttg-Pengelolaan. Peraturan. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara. Undang-undang (UU) No. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN; PERMENKUMHAM;. Jalan Gatot Subroto 31;. 41 Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. 2004/ No. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. 8. NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku. 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. UU No. mumn nk pemb nk npi -pikpe uu. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan. 4132, LL SETNEG : 23 HLM. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (UU) No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 4. UU No. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang Perikanan di sahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 6 Oktober 2004. (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 8, No. Download : UU-No. a. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tipe Dokumen. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, . Putusan Nomor 24/PUU-XIX/2021. Badan / Pengarang: Indonesia. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 . Pedoman pemerintahan diatur dalam Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 31 TAHUN 2004 UU NO. Awalnya, DPR mengisyaratkan akan menolak Perpu No. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaat. Indonesia, Pemerintah Pusat. UU No. 47. 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam. Mengubah : UU No. Judul. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.